Liputan6.com, Jakarta - Dalam waktu dekat pemerintah pusat akan menaikkan iuran BPJS. Kenaikan ini hampir dua kali lipat untuk semua tingkatan. Untuk mengantisipasi kerugian rumah sakit dengan adanya kenaikan ini, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan dana talangan.
Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (30/8/2019) sore. Selama ini persoalan yang dihadapi sejumlah daerah adalah tunggakan pembayaran BPJS kepada rumah sakit. Akibatnya banyak rumah sakit yang kemudian menolak pasien BPJS.
"Kalau di Jakarta tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan bridging (dana talangan) dari Bank DKI sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas," jelasnya di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Terkait berapa jumlah dana talangan yang disiapkan, Anies mengatakan belum tahu karena harus mengecek ke Dinas Kesehatan. Penyiapan dana talangan ini telah secara rutin disiapkan Pemprov DKI Jakarta.
"Itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu," ujarnya.
Sebelumnbya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik serentak pada 2020. Adapun rincian usulan Kementerian Keuangan adalah kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, lalu kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Kelas III Rp 42.000, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Kenaikan ini rencananya dimulai per 1 Januari 2020.
Akan Sampaikan Saran
Terkait saran terhadap BPJS dalam peningkatan kualitas pelayanan seiring dengan kebijakan kenaikan iuran ini, Anies mengatakan akan disampaikan secara rinci.
"Kalau untuk saran nanti aja detail, jangan spontanitas sekarang. Kalau saran itu harus lihat dengan terinci, saya sampaikan," pungkas dia.
Reporter: Hari Ariyanti
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
from Liputan6 RSS https://ift.tt/34bbBm8
Comments
Post a Comment